TERITORIAL24.COM, Tanjungbalai-Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memperkuat komitmennya dalam upaya eliminasi penyakit Tuberkulosis (TBC) melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi.
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) menuju Eliminasi TBC 2030 yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, Kamis (19/6/2025) di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai.
Rakor tersebut dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, TP-PKK, dan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder).
Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim yang hadir bersama Ketua TP-PKK Ny. Mashandayani Mahyaruddin, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, dan Staf Ahli I TP-PKK Ny. Desi Fadly Abdina, menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya kasus TBC di Indonesia.
“Ini kondisi yang sangat menyedihkan. Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah kasus TBC terbanyak di dunia. Penanganannya tidak bisa hanya berhenti pada penemuan kasus, tetapi harus berlanjut hingga penyembuhan yang tuntas,” tegas Wali Kota Mahyaruddin.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai tahun 2025, target penemuan kasus TBC ditetapkan sebanyak 1.095 kasus dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 13,41% dan cakupan pengobatan (treatment coverage) mencapai 23,37%.
Meski demikian, Wali Kota menegaskan bahwa tantangan utama bukan pada jumlah kasus, melainkan pada keberhasilan pengobatan hingga pasien benar-benar sembuh.
“Pengobatan TBC harus berlangsung selama enam bulan penuh tanpa jeda. Tidak boleh ada yang berhenti di tengah jalan. Di sinilah peran penting tenaga kesehatan, kader motivator, dan keluarga dalam mendampingi pasien. Ini membutuhkan kesabaran dan pendekatan persuasif,” ujarnya.
Pemko Tanjungbalai juga terus menguatkan edukasi dan promosi kesehatan melalui keterlibatan aktif kader motivator, TP-PKK, dan puskesmas yang berperan dalam kegiatan posyandu serta penyuluhan di masyarakat.
Namun, Mahyaruddin mengakui bahwa kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menangani TBC masih perlu ditingkatkan secara serius.
“Kita butuh sinergi semua pihak, hingga ke tingkat kelurahan. Pemerintah pusat sudah menetapkan target, dan tanggung jawabnya turun ke daerah. Ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tapi tugas kita bersama,” tegasnya lagi.
Mahyaruddin juga mendorong sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan provinsi agar intervensi yang dilakukan benar-benar berbasis data riil di lapangan.
Ia berharap penanganan TBC di Kota Tanjungbalai tidak hanya berorientasi pada angka capaian, tetapi menghasilkan dampak nyata: masyarakat yang sembuh, sehat, dan memiliki kesadaran akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menggalang komitmen bersama dari seluruh sektor—OPD, LSM, dan masyarakat—menuju eliminasi TBC tahun 2030,” pungkasnya.
Ia menambahkan, penanganan TBC akan direncanakan menjadi salah satu prioritas dalam dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai.
Sebelumnya, Plh Kadis Kesehatan Safrina Yanti Harahap menjelaskan situasi penanggulangan TBC di Kota Tanjungbalai oleh Dinas Kesehatan dilatarbelakangi beberapa faktor diantaranya Stigma kepada indeks kasus TBC, kurangnya kesadaran masyarakat oleh karena edukasi yang belum masif, banyak kasus spesialistik pada pasien dengan paduan obat Kategori 1, pasien putus berobat dan menolak pengobatan terutama pada kasus TBC Resisten Obat dan saat ini kekurangan tenaga analis lab pada RSUD dr. Tengku Mansyur, Puskesmas Sipori-pori, Puskesmas Teluk Nibung dan Puskesmas Kampung Baru.
