TERITORIAL24.COM, BLITAR — Ratusan warga memadati Hall Kampung Coklat, Kabupaten Blitar, untuk menghadiri sarasehan bertema “Pemberdayaan Komunitas sebagai Pilar Kesejahteraan Sosial”.
Acara ini diprakarsai oleh Fraksi Partai Golkar dan menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Jairi Irawan, dan Wakil Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Blitar Ismail Namsa.
Sarasehan ini menjadi ruang dialog yang hangat antara masyarakat dan para wakil rakyat, membahas berbagai persoalan sosial, terutama di bidang kesehatan dan pelayanan publik.
Dalam pemaparannya, Muhammad Sarmuji menyoroti masih adanya kesenjangan pelayanan di rumah sakit antara pasien peserta BPJS dan non-BPJS.
Ia menegaskan bahwa semua pasien harus mendapatkan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi.
“Masih ada keluhan dari masyarakat tentang perbedaan perlakuan di rumah sakit antara pasien BPJS dan non-BPJS. Ini tidak boleh terjadi. Rumah sakit, baik milik provinsi maupun pusat, harus memberikan pelayanan yang adil dan setara,” ujarnya.
Sarmuji juga menyinggung kecenderungan sebagian masyarakat yang lebih memilih berobat ke luar negeri karena merasa pelayanan dalam negeri belum memberikan kenyamanan yang cukup, meskipun dari segi fasilitas sudah memadai.
“Yang perlu kita benahi adalah kualitas pelayanan. Jika tidak nyaman, masyarakat yang mampu akan tetap mencari pengobatan ke luar negeri,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa alokasi anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari APBN adalah langkah positif, namun harus diiringi dengan peningkatan edukasi kesehatan kepada masyarakat.
“Di Blitar, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan masih perlu ditingkatkan. Pencegahan tetap lebih baik daripada mengobati,” tegasnya.
Senada dengan itu, Jairi Irawan menekankan pentingnya peran komunitas sebagai ujung tombak dalam memperkuat sistem sosial. Ia menyebut komunitas memiliki kepekaan tinggi terhadap kebutuhan warga dan bisa menjadi mitra efektif pemerintah dalam menyalurkan program-program sosial.
