TERITORIAL24.COM, MEDAN — Pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Rico Waas dan Zakiyuddin, memasuki 100 hari kerja.
Namun alih-alih mendapat apresiasi, keduanya justru mendapat kritik tajam dari DPRD Kota Medan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, menilai periode awal kepemimpinan Rico-Zaki belum menunjukkan arah kerja yang jelas.
Ia menyebut masa 100 hari lebih banyak diisi seremoni daripada aksi konkret.
“Belum terlihat arah kerja yang jelas, apalagi gebrakan konkret untuk menjawab persoalan mendesak di Kota Medan,” kata Syaiful saat ditemui di gedung dewan, Senin, 9 Juni 2025.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut, hingga kini, belum ada rencana kerja resmi yang dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut dia, tanpa indikator dan target kinerja yang terukur, publik sulit menilai kinerja kepala daerah.
“Ini jadi pertanyaan mendasar: sebenarnya apa yang dikerjakan selama 100 hari ini?” ujar Syaiful, yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS.
Ia menyoroti dominasi kegiatan seremonial yang tak dibarengi inovasi kebijakan. Pemerintahan Rico-Zaki dinilai masih terjebak dalam pola lama: sibuk agenda simbolik, namun miskin terobosan.
“Transformasi digital, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik—semuanya belum tampak,” ucapnya.
Syaiful juga mengkritik lambannya respons pemerintah terhadap aduan masyarakat. Prosedur yang berbelit disebutnya sebagai penyebab utama kekecewaan publik.
Dua persoalan klasik, yakni sampah dan banjir, turut disorot. Penanganannya dinilai belum sistematis. “Masih reaktif, bukan jangka panjang. Tidak ada cetak biru yang jelas,” ujarnya.
Ia juga mencatat beberapa jabatan strategis di lingkungan pemerintah kota yang belum terisi. Hal ini, katanya, berpotensi menghambat pelayanan masyarakat.
Meski Wali Kota kerap menggaungkan slogan Medan untuk Semua, Syaiful menilai prinsip partisipasi publik belum diterjemahkan dalam kebijakan konkret.
“100 hari pertama seharusnya menjadi fondasi, bukan hanya masa adaptasi,” katanya. DPRD, kata dia, akan terus mengawasi jalannya pemerintahan.
