Namun, menurutnya, sangat ironis apabila para Kepling yang memiliki peran penting tersebut justru harus menunggu lama untuk mendapatkan haknya.
“Bagaimana mungkin kita berharap pelayanan di tingkat lingkungan berjalan baik kalau Keplingnya sendiri dibuat tidak semangat karena haknya tidak dibayar. Bagaimana mungkin kita berharap target PBB tercapai kalau yang memungutnya saja tidak dihargai,” tegasnya.
Reza meminta Bapenda Kota Medan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan PBB, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petugas yang terlibat langsung dalam proses pemungutan.
“PBB itu bisa terkumpul karena ada Kepling yang bekerja. Jangan hanya ingat targetnya, ingat juga orangnya,” katanya.
Ia juga meminta Pemko Medan bersikap proaktif dan tidak menunggu para Kepling menyampaikan keluhan, menagih pembayaran, bahkan sampai persoalan tersebut viral di media sosial.
“Jangan tunggu Kepling menagih baru dibayar. Itu bukan cara pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik itu membayar hak rakyatnya tepat waktu, tanpa harus diminta-minta,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah Kepling menyampaikan keluhan kepada PosRoha.com karena belum menerima upah pungut PBB hingga November 2026.
Mereka berharap Pemko Medan segera memberikan kejelasan dan merealisasikan pembayaran sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
Hingga berita ini diterbitkan, PosRoha.com masih menunggu tanggapan dan konfirmasi dari Bapenda Kota Medan terkait keterlambatan pembayaran upah pungut tersebut.(Akbar)
