TERITORIAL24.COM, SERDANG BEDAGAI — Bupati Serdang Bedagai (Sergai), H. Darma Wijaya, menyampaikan tanggapan resmi pemerintah daerah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di ruang paripurna DPRD Sergai, Sei Rampah, Senin (28/7/2025).
Dalam pidatonya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan P-APBD 2025 merupakan bagian dari proses konstitusional dan teknokratis untuk menjawab dinamika kebutuhan pembangunan daerah, memperkuat layanan publik, serta menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi nasional.
“Nota pengantar Ranperda ini merupakan refleksi dari upaya kita bersama untuk memastikan arah pembangunan tetap relevan dengan kondisi serta prioritas yang berkembang,” ujar Darma Wijaya di hadapan Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang, para wakil ketua, anggota dewan, serta jajaran organisasi perangkat daerah.
Pemerintah Kabupaten Sergai, kata Bupati, memfokuskan kebijakan perubahan anggaran pada tujuh prioritas utama.
Fokus itu meliputi penguatan sumber daya manusia (SDM) bidang pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, percepatan pertumbuhan ekonomi, dukungan terhadap swasembada pangan, serta pengembangan industri kerajinan dan UMKM.
Darma Wijaya menekankan bahwa sinkronisasi antara target program dan kemampuan fiskal menjadi prinsip utama dalam penyusunan anggaran.
“Kita tidak ingin menyusun anggaran hanya berdasarkan keinginan, tapi harus sesuai kemampuan dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dan pariwisata, penguatan pelayanan publik, serta peningkatan investasi juga menjadi strategi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.
Dalam pemaparan lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp103,6 miliar, dari Rp1,77 triliun menjadi Rp1,88 triliun.
