TERITORIAL24.COM, MEDAN – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Medan ternyata masih jauh dari kata merata.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Medan, Dr. Dra. Lily MBA MH, saat menyampaikan Laporan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (25/8/2025).
Menurut Lily, keluhan warga di Dapil I—yang meliputi Kecamatan Medan Baru, Medan Petisah, Medan Barat, dan Medan Helvetia—bukan cuma soal bansos.
Masalah ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, hingga penyalahgunaan narkoba juga jadi catatan penting yang ia serap langsung dari masyarakat.
“Bantuan sosial belum merata, pelayanan publik masih jauh dari prima, bahkan program kerja OPD kerap tidak tepat sasaran,” tegas Lily.
Ia menambahkan, reses bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Artinya, setiap aspirasi yang dihimpun harusnya bisa menjadi masukan sekaligus bahan evaluasi Pemko Medan.
“Reses ini bagian dari tanggung jawab moral dan politis kepada masyarakat. Aspirasi warga jangan dibiarkan menggantung,” ujarnya.
Secara hukum, reses memang punya dasar yang jelas. Mulai dari UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 18/2017, hingga Perda APBD Kota Medan 2025.
Semua aturan itu, kata Lily, sudah menegaskan fungsi dewan: legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Harapannya, hasil reses ini jadi masukan nyata agar pelayanan pemerintah kota bisa diperbaiki. Visi dan misi Wali Kota Medan tidak akan tercapai kalau persoalan dasar masyarakat saja masih diabaikan,” pungkasnya.(Anggi)
