TERITORIAL24.COM, MEDAN – Anggota DPRD Medan dari Fraksi Hanura, Janses Simbolon, menyampaikan kritik tajam saat menerima aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan di ruang Badan Musyawarah DPRD Medan, Senin, 8 September 2025.
Menanggapi isu kemewahan yang disematkan kepada anggota dewan, Janses menepis anggapan tersebut.
Ia menyebut gaji anggota DPRD Medan lebih banyak habis untuk konstituen, sementara untuk perjalanan dinas kerap tidak mencukupi.
“Perjalanan dinas kadang tidak cukup, bahkan kami sering menunggu pesanan mobil daring di pinggir jalan. Jadi, di mana letak kemewahan itu,” kata Janses.
Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan, didampingi Wakil Ketua H. Rajudin Sagala, serta sejumlah anggota dewan.
Hadir pula Ketua Umum HMI Cabang Medan periode 2025–2026, Cici Indah Rizky, bersama pengurus.
Dalam forum tersebut, Janses menyoroti dugaan adanya perusahaan yang mendapat dukungan politik sehingga menyulitkan masyarakat menyampaikan aspirasi.
Ia juga mengkritik mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menurutnya kerap terhambat karena persoalan tanda tangan pimpinan dewan.
“Oligarki tidak boleh lebih utama ketimbang masyarakat Kota Medan,” ujar Janses. Ia menambahkan, DPRD tidak seharusnya menjadi perpanjangan tangan kepentingan segelintir pengusaha.
Selain itu, Janses menegaskan Komisi II DPRD Medan tetap memperjuangkan kesejahteraan guru honorer. Ia merujuk pada RDP bersama Aliansi Guru Honorer Bersatu.
“Kalau ada yang mengatakan guru beban negara, saya justru mengatakan sebaliknya: Sri Mulyani adalah beban Tuhan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disambut sorakan mahasiswa yang hadir. Janses menegaskan DPRD Medan harus berpihak kepada masyarakat, bukan pada kepentingan perusahaan bermasalah.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen membantah tudingan adanya pembatasan aspirasi masyarakat. “Tidak ada itu,” kata Wong singkat kepada wartawan.(Anggi)
