TERITORIAL25.COM, MEDAN — Komisi IV DPRD Kota Medan menyoroti penggunaan anggaran pengendalian banjir yang dinilai belum efektif meski triliunan rupiah telah digelontorkan dalam dua tahun terakhir.
Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyebut kondisi banjir yang masih terjadi di berbagai kawasan menunjukkan bahwa alokasi dana infrastruktur tidak tepat sasaran.
“Kita lihat pengerjaan drainase sudah cukup banyak, namun faktanya banjir tetap terjadi,” ujar Paul usai memimpin rapat internal Komisi IV di Gedung DPRD Medan, Senin (13/10).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek pengendalian banjir yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Medan.
Menurut Paul, sejak 2024 Pemko Medan mengalokasikan sekitar Rp1 triliun setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur, namun hasilnya belum mampu mengurangi genangan air secara signifikan. “Artinya, penggunaan anggaran pengendalian banjir tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kemampuan sumber daya manusia di jajaran ASN Pemko Medan yang dinilai belum mumpuni dalam menangani persoalan banjir.
“Perlu diselidiki, karena kalau tidak, triliunan rupiah uang rakyat akan terbuang percuma,” katanya.
Komisi IV DPRD Medan telah menjadwalkan rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Sumut. Rapat tersebut akan digelar pada 20–21 Oktober mendatang.
Rapat Komisi IV juga dihadiri sejumlah anggota, antara lain Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Zulham Efendi, El Barino Shah, Antonius Tumanggor, Edwin Sugesti, Ahmad Affandi, dan Lailatul Badri.(Akbar)
