TERITORIAL24.COM,MEDAN – Kebijakan penurunan tarif air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapat apresiasi dari DPRD Sumatera Utara.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Prof. Dr. Usman Jakfar, menilai langkah Perumda Tirtanadi ini merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap hak dasar rakyat.
Penyesuaian tarif tersebut dijadwalkan berlaku mulai Februari 2026 dengan sasaran utama kelompok masyarakat rentan di wilayah Sumatera Utara.
Kebijakan Pro-Rakyat Kecil
“Air bersih adalah hak fundamental warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah secara adil. Kebijakan penurunan tarif bagi MBR patut diapresiasi karena menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Prof. Usman, Senin (5/1/2026).
Ia berharap langkah ini mampu meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan harian mereka.
Pentingnya Akurasi Data Subsidi
Meski mengapresiasi, Fraksi PKS mengingatkan agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi gerakan simbolik tanpa dampak yang luas.
Prof. Usman menekankan pentingnya akurasi dan validitas data MBR agar subsidi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang berhak.
“Penetapan pelanggan harus berbasis data mutakhir agar tidak salah sasaran, jangan sampai yang mampu justru ikut menikmati subsidi ini,” tegasnya.
Kualitas Layanan Jadi Prioritas
DPRD Sumut juga menyoroti aspek kualitas layanan Perumda Tirtanadi yang tidak boleh menurun seiring dengan adanya kebijakan tarif baru.
Menurut Prof. Usman, penyesuaian tarif sama sekali bukan alasan untuk mengorbankan mutu pelayanan air bersih kepada para pelanggan.
Kontinuitas aliran, tekanan air yang stabil, serta kebersihan air harus tetap menjadi prioritas utama manajemen Tirtanadi ke depannya.
Menjaga Kesehatan Keuangan BUMD
Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap BUMD hanya akan terbangun melalui pelayanan yang profesional dan konsisten setiap harinya.
Selain aspek sosial, Fraksi PKS mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan keuangan Perumda Tirtanadi melalui efisiensi internal yang ketat.
