Kebijakan pro-rakyat ini diharapkan tidak menimbulkan beban baru bagi APBD atau ketergantungan pada penyertaan modal daerah.
Pengawasan Ketat Legislatif
DPRD Sumut memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tarif baru tersebut secara berkala.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Utara.
“Kami akan mengawal kebijakan ini agar benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan standar pelayanan publik,” pungkas Prof. Usman.***
