TERITORIAL24.COM, MEDAN — Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menyerukan aksi unjuk rasa di Kantor Konsulat Amerika Serikat di Medan, Jumat, 9 Januari 2026. Aksi ini merupakan respons atas langkah militer Amerika Serikat yang disebut menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang dinilai melanggar kedaulatan negara dan hukum internasional.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 7 Januari 2026, aliansi mahasiswa lintas organisasi itu menilai tindakan Washington sebagai bentuk agresi militer dan imperialisme modern. Mereka menyebut operasi militer Amerika Serikat di Caracas, Venezuela, sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dunia.
Aliansi menyatakan, agresi tersebut menambah panjang daftar intervensi militer Amerika Serikat terhadap negara lain. Mereka juga menyinggung sejarah keterlibatan militer AS di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Aksi bertajuk “Ganyang Imperialisme Amerika Serikat atas Kejahatan terhadap Negara-Negara Berdaulat” itu akan dipusatkan di Konsulat AS di Medan.
Aksi direncanakan dipimpin secara kolektif oleh pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara.
Ketua PKC PMII Sumatera Utara, M. Agung Prabowo, mendesak Pemerintah Indonesia menetapkan status persona non grata terhadap Duta Besar Amerika Serikat. “Sebagai bentuk solidaritas global melawan penjajahan, kami mengutuk keras agresi militer AS,” ujarnya.
Senada, Koordinator Wilayah I GMKI Sumatera Utara, Crisye Sitorus, meminta pemerintah mencabut izin operasional Konsulat AS di Medan. Ia menilai situasi geopolitik global sudah berada pada kondisi genting.
Sementara itu, Ketua PW HIMMAH Sumatera Utara, Kamaluddin Nazuli Siregar, menuntut penghentian permanen pembangunan gedung Konsulat AS di Jalan Mongonsidi, Medan. Menurut dia, proyek tersebut berpotensi mengancam kepentingan strategis nasional.
Aliansi juga mendesak pembatalan rencana penandatanganan Perjanjian Tarif Resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ketua DPD IMM Sumatera Utara, Rahmat Taufik Pardede, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk perlawanan ekonomi terhadap kebijakan luar negeri Washington.
