TERITORIAL24.COM, BLITAR – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia terpilih Kota Blitar, Samanhudi Anwar, menegaskan dirinya tidak memiliki ambisi pribadi untuk menduduki kursi pimpinan KONI.
Ia mengaku maju karena dorongan kuat dari cabang olahraga (cabor) yang menginginkan organisasi dipimpin putra daerah.
Menurut Samanhudi, aspirasi tersebut lahir dari keinginan insan olahraga agar KONI dikelola secara mandiri tanpa intervensi berlebihan dari pemerintah daerah.
Ia pun menyoroti munculnya kesan campur tangan dalam proses pemilihan yang seharusnya menjadi ranah internal olahraga.
“Sejujurnya saya tidak ingin menjadi Ketua KONI. Namun karena desakan teman-teman cabor yang menginginkan putra daerah memimpin, saya akhirnya maju,” ujarnya.
Ia menegaskan, Kota Blitar memiliki sumber daya manusia yang mampu memimpin organisasi olahraga tanpa harus mendatangkan figur dari luar daerah.
Bahkan, Samanhudi mengaku siap mundur apabila ada sosok lain yang dianggap lebih tepat memimpin KONI.
Baginya, yang paling penting adalah menjaga marwah organisasi serta memastikan proses pemilihan berjalan demokratis dan sesuai aturan.
Samanhudi juga mengingatkan agar pemilihan Ketua KONI tidak disusupi kepentingan politik praktis. Ia menilai dinamika yang berkembang belakangan justru menyerupai suasana pemilihan kepala daerah.
“Ranah KONI harus bersih dari politik. Pemerintah cukup membina dan memberikan dukungan anggaran. Biarkan insan olahraga menentukan sendiri pemimpinnya,” tegasnya.
Ia memastikan proses pencalonannya telah sesuai AD/ART organisasi maupun regulasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Sebagai pelaku yang memahami aspek hukum, ia menilai seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Lebih lanjut, Samanhudi menekankan pentingnya sinergi antara pelaku olahraga, legislatif, dan pemerintah daerah dalam memajukan olahraga Kota Blitar. Menurutnya, tidak boleh ada tekanan ataupun ancaman terkait dukungan anggaran hanya karena perbedaan pilihan dalam pemilihan Ketua KONI.
“Penganggaran tidak bisa ditentukan sepihak karena melibatkan DPRD dan pemerintah provinsi,” jelasnya.
