MEDAN I TERITORIAL24.COM — Ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin mulai mengganggu pikiran: kalau uangnya ada, kenapa programnya belum jalan-jalan juga?
Pertanyaan itu setidaknya muncul setelah Anggota Komisi 3 DPRD Medan, Drs Godfried Effendy Lubis, menyoroti minimnya realisasi anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Pariwisata Kota Medan hingga memasuki triwulan III 2026.
Godfried bahkan punya dugaan sendiri: jangan-jangan kas Pemko Medan sedang tipis-tipisnya.
“Saya curiga kas Pemko Medan kosong,” ujar Godfried kepada wartawan di gedung DPRD Medan, Selasa (22/9/2026).
Kecurigaan itu bukan muncul dari ramalan bintang, tentu saja. Godfried mengaitkannya dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Sumatera Utara yang hingga September 2026 baru sekitar 30 persen terealisasi.
Dari total DBH sekitar Rp310 miliar, Pemko Medan disebut baru menerima sekitar Rp90 miliar.
Menurut Godfried, kondisi tersebut bisa saja memengaruhi kemampuan Pemko Medan membiayai program-program yang sudah direncanakan.
“Mungkin saja sumber PAD lainnya pun setiap bulannya macet terkumpul. Dampaknya banyak program tidak terlaksana. Takutnya Silpa pun akan besar nantinya,” katanya.
Nah, kalau program belum jalan karena uangnya seret, tentu masalahnya bukan lagi sekadar soal OPD rajin atau malas bekerja. Tapi jangan buru-buru mengambil kesimpulan juga. Sebab, ada versi lain dari cerita ini.
Pariwisata Medan: Anggaran Ada, Wisatawan Mana?
Godfried memang tidak hanya mengurusi soal serapan anggaran.
Ia juga menyoroti kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan yang menurutnya masih jauh dari harapan.
Kalau memang anggaran terbatas, kata dia, mestinya disampaikan secara terbuka. Sebab, tanpa promosi dan inovasi, sektor pariwisata Medan akan terus berjalan di tempat.
Salah satu yang disorot adalah kawasan Kesawan.
Godfried mempertanyakan efektivitas pengelolaan wisata sejarah dan kuliner di kawasan tersebut.
Ia bahkan menyinggung kondisi gedung Warenhuis yang menurutnya justru belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
