MEDAN I TERITORIAL24.COM – Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Reza Pahlevi Lubis, S.Kom., mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera membayarkan upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada seluruh kepala lingkungan (Kepling) di Kota Medan.
Desakan tersebut disampaikan Reza menyikapi keluhan para Kepling yang mengaku belum menerima upah pungut PBB selama 11 bulan terakhir, meskipun telah bekerja melakukan pendataan, mengantarkan surat pemberitahuan pajak, serta membantu penagihan kepada masyarakat.
“Kepling sudah bekerja keras melayani masyarakat. Jangan lagi mereka dizalimi dengan belum keluarnya upah yang seharusnya mereka dapatkan. Itu hak mereka. Tolong perhatikan kesejahteraan Kepling se-Kota Medan,” tegas Reza kepada PosRoha.com, Rabu (11/11/2026).
Menurut Reza, keterlambatan pembayaran tersebut menjadi persoalan serius karena para Kepling telah menjalankan tugas membantu pemerintah meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PBB.
Ia juga membandingkan realisasi pembayaran tahun ini dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, kata Reza, Kepling telah menerima pembayaran tahap awal sekitar Mei 2026.
Karena itu, ia mempertanyakan alasan hingga November 2026 upah pungut tersebut belum juga direalisasikan.
“Ini bukan soal keterlambatan biasa. Ini soal keadilan. Kalau Kepling dituntut bekerja cepat, maka hak mereka juga harus dibayar cepat. Jangan tuntut kinerja cepat, tapi bayar haknya lambat,” ujarnya.
Reza menegaskan, upah pungut bukan hadiah, belas kasihan, ataupun bonus dari pemerintah, melainkan hak yang harus diberikan sesuai ketentuan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
“Pemko Medan tidak boleh abai. Segerakan berikan hak-hak Kepling yang harus mereka dapatkan,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa Kepling merupakan ujung tombak Pemerintah Kota Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Mereka menjadi pihak pertama yang sering dihubungi warga ketika menghadapi persoalan, mulai dari banjir, warga sakit, urusan administrasi hingga persoalan pembayaran PBB.
