Sumatera Utara

Pemprov Sumut Siapkan Holding BUMD, Perubahan Status PD AIJ Jadi Perseroda Dibahas

133
×

Pemprov Sumut Siapkan Holding BUMD, Perubahan Status PD AIJ Jadi Perseroda Dibahas

Sebarkan artikel ini

MEDAN I TERITORIAL24.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menyiapkan langkah konsolidasi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD).

Salah satu tahapannya adalah mengubah status Perusahaan Daerah Aneka Industri Jasa (PD AIJ) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Rencana tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu, 18 November 2026.

Ia menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk hukum PD AIJ.

Menurut Surya, perubahan status badan hukum itu bukan sekadar urusan administrasi.

Pemerintah daerah menghendaki pembenahan manajemen, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.

Pengangkatan direksi dan dewan pengawas, kata dia, akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 dengan melibatkan unsur terkait.

Namun, perubahan status PD AIJ juga berkaitan dengan rencana yang lebih besar: pembentukan holding BUMD Sumut.

Pemerintah provinsi tengah mempersiapkan konsolidasi yang melibatkan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), PT Dhirga Surya, dan PD AIJ.

Surya menjelaskan, perubahan PD AIJ menjadi Perseroda merupakan salah satu tahapan yang harus diselesaikan sebelum proses penggabungan perusahaan dilanjutkan.

Gagasan konsolidasi tersebut berkaitan dengan evaluasi kinerja perusahaan daerah.

Pemprov Sumut menilai kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting keberadaan perusahaan milik pemerintah. Karena itu, kondisi keuangan, efektivitas pengelolaan, dan peluang pengembangan usaha terus dievaluasi.

Pemerintah juga meminta manajemen perusahaan menyusun rencana bisnis berdasarkan potensi usaha, kelayakan keuangan, serta peluang pasar.

Dengan demikian, perubahan bentuk hukum tidak berhenti pada pembaruan legalitas, tetapi diharapkan menghasilkan perusahaan yang produktif dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *