Sumatera Utara

Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pemprov Sumut Siapkan Konsolidasi Lima Komoditas

174
×

Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pemprov Sumut Siapkan Konsolidasi Lima Komoditas

Sebarkan artikel ini

MEDAN I TERITORIAL24.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Langkah ini diklaim sebagai upaya menekan potensi korupsi, meningkatkan efisiensi belanja, sekaligus memperbaiki transparansi penggunaan anggaran daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 18 November 2026. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 18–19 November 2026.

Dalam pesan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution yang disampaikan Timur, aparatur pengadaan diminta memperkuat kompetensi dan integritas.

Setiap tahapan pengadaan harus dijalankan secara profesional dan transparan agar terhindar dari praktik penyimpangan.

Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi digital yang disertai pengawasan berbasis data. Dengan sistem tersebut, potensi kesalahan maupun penyimpangan diharapkan dapat terdeteksi sejak awal.

Namun, digitalisasi bukan satu-satunya agenda. Pemprov Sumut juga mulai menyiapkan konsolidasi pengadaan terhadap lima kelompok komoditas yang selama ini menjadi kebutuhan belanja pemerintah.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sumut, Yoga Budi Pratama Irawan, menyebut komoditas yang masuk dalam rencana konsolidasi meliputi kertas, peralatan elektronik seperti laptop dan printer, pendingin ruangan atau AC, jasa tenaga alih daya (outsourcing), serta bahan material bangunan seperti semen.

Konsolidasi tersebut ditujukan untuk menciptakan efisiensi belanja melalui pengelolaan kebutuhan pengadaan secara lebih terpadu. Langkah itu, menurut Yoga, juga merupakan tindak lanjut dari sejumlah pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di sisi lain, rapat koordinasi tersebut menjadi ruang penyamaan pemahaman mengenai regulasi terbaru pengadaan barang dan jasa.

Peningkatan kemampuan aparatur dinilai penting untuk memperkuat mitigasi risiko sekaligus mempersiapkan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pengadaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *