Berita Utama

Satgas PKH Ambil Alih Kembali 338 Ribu Hektare Kawasan Hutan, Tertibkan RAPP dan GSL di Riau

149
×

Satgas PKH Ambil Alih Kembali 338 Ribu Hektare Kawasan Hutan, Tertibkan RAPP dan GSL di Riau

Sebarkan artikel ini

RIAU I TERITORIAL24.COM – Pemerintah mulai mengambil alih kembali penguasaan kawasan hutan yang selama ini berada dalam izin usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Perusahaan yang tergabung dalam Grup Royal Golden Eagle (RGE), yang terafiliasi dengan pengusaha Sukanto Tanoto, itu dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas sekitar 338.536 hektare.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pencabutan izin menjadi bagian dari langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menindak dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau.

Juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan penertiban juga menyasar aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah menilai terdapat indikasi aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengolahan hasil perkebunan sawit dari kawasan hutan tanpa izin.

Menurut Barita, pabrik kelapa sawit non-kebun milik PT GSL diduga membeli dan mengolah tandan buah segar dari perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan. Keberadaan pabrik itu juga disinyalir mendorong perluasan perambahan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 32 hektare.

Permohonan itu selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak dan arealnya dikuasai kembali oleh negara.

Persoalan lebih besar ditemukan dalam evaluasi perizinan PT RAPP. Pemerintah mencatat sejumlah pelanggaran, mulai dari kebakaran lahan gambut berulang hingga keberadaan perkebunan kelapa sawit di dalam areal perizinan perusahaan.

Luas perkebunan sawit yang ditemukan mencapai sekitar 18.362,74 hektare. Selain itu, terdapat aktivitas tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Persoalan lain menyangkut perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan tersebut memiliki peran penting bagi kelangsungan habitat gajah Sumatera yang terus menghadapi tekanan akibat perubahan fungsi hutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *