Dengan pencabutan PBPH, seluruh kegiatan dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara.
Namun, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan untuk memulihkan lingkungan maupun mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran hukum.
Barita menegaskan, langkah terhadap PT GSL dan PT RAPP merupakan bagian dari komitmen pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan. Satgas PKH, kata dia, akan melanjutkan penindakan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Penertiban ini sekaligus membuka persoalan lama tentang pengawasan konsesi hutan di Riau. Luas izin yang mencapai ratusan ribu hektare, dugaan perambahan, kebakaran gambut, hingga tekanan terhadap habitat satwa dilindungi menunjukkan pentingnya pengawasan yang tidak berhenti pada pencabutan izin.
Kini, tantangan pemerintah bukan hanya mengambil kembali penguasaan kawasan. Pemulihan ekosistem, penegakan hukum, serta perlindungan habitat gajah Sumatera menjadi pekerjaan yang harus dibuktikan setelah keputusan pencabutan tersebut diterbitkan.(Anggi)












