Ide yang dilontarkan Kang Dedi Mulyadi (KDM) melalui akun media sosial dapat menjadi inspirasi kepala daerah lainnya.
Sosok Gubernur Jawa Barat yang telah dilantik beberapa wakti lalu oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut akan membuat regulasi tak perlu menggunakan KTP pemilik asli kendaraan.
Nah! ini sebuah terobosan yang relevan dengan kondisi saat ini manakala pemilik kendaraan bekas entah orang keberapa.
Akibat KTP asli menjadi syarat untuk membayar pajak kendaraan banyak pemilik kendaraan membayar biaya lebih.
Tentunya ini menjadi persoalan baru bagi masyarakat yaitu beban ekonomi yang akan membayar pajak kendaraan.
Bahkan, tak jarang lantaran tidak memenuhi syarat KTP pemilik kendaraan enggan membayar pajak.
Belum lagi panjangnya loket dan lorong yang akan dijalani pembayarnoajak kendaraan saat memasuki kantor Samsat. Ko Kondisi itu diperparah sewaktu mengurus mutasi dan pajak lima tahunan, sehingga waktu banyak waktu terbuang dan melelahkan.
Selain menyuburkan jasa calo, kondisi ini juga menjadi peluang munculnya biaya membengkak lantaran adanya biaya untuk jasa mengurus pajak kendaraan tersebut.
Tentunya ini menjadi kerugian bagi penerimaan negara dari pajak kendaraan. Lantaran pemilik kendaraan tidak jadi membayar pajak.
Alhasil pemilik kendaraan pun rugi lantaran sewaktu dijalan terkena operasi razia sehingga membayar denda tilang dan sebagainya.
KDM saat ini menjadi idola bagi masyarakat yang kebijakan untuk kepentingan publik melalui akun media sosialnya.
Bahkan, dalam sejumlah kolom komentar banyak netizen meminta untuk tukar tambah agar bisa menjadi kepala daerah di tempat asalnya.
Maklum lah zaman sekarang ini. Jangankan setingkat gubernur seperti KDM yang mau wara wiri siang malam mendatangi warga Jawa Barat sampai pelosok, kolong jembatan dan dusun terpencil.
Ditempat tinggal ku sekelas kepala lingkungan jarang bertatap muka dengan warga yang menjadi wilayah kerjanya.Konon pulak lagi lurah, camat dan seterusnya.
Apa yang dilakukan KDM adalah barang langka istilah kata dan sosok seperti ini yang diharapkan rakyat.
