Asahan - Tanjungbalai

Audiensi Dengan Bupati Asahan, Kepala KPPN Sampaikan Program Kerja Sementara

235
×

Audiensi Dengan Bupati Asahan, Kepala KPPN Sampaikan Program Kerja Sementara

Sebarkan artikel ini
Suasana audiensi Kepala KPPN Tanjung Balai – Asahan Jakson Sunario Panjaitan dan rombongan dengan Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, M.Si di Runga Kerja Bupati Asahan, Senin (17/03/2025).(gan)

TERITORIAL24.COM, Asahan-Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Balai – Asahan Jakson Sunario Panjaitan beraudiensi dengan Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, MSi, Senin (17/03/2025).

Dalam pertemuan audiensi yang berlangsung di ruang kerja Bupati Asahan itu, Jakson Sunario Panjaitan menyapaikan program kerja sementara yang dilaksanakan institusinya di Tahun 2025.

Jakson Sunario Panjaitan mengatakan, KPPN Tanjung Balai – Asahan telah menyusun berbagai rencana atau program yang akan dikerjakan terkait permasalahan keungan Pemerintah Daerah.

Namun program kerja yang akan dilaksanakan di Tahun 2025 saat ini masih bersifat sementara dan masih dalam proses penyempurnaan.

Di kesempatan itu Jakson Sunario Panjaitan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bupati Asahan dalam menyambut kedatangannya beserta rombongan. Diharapkannya, kerjasama antara pihak dengan Pemkab Asahan selama ini terus berjalan dengan baik.

Sementara, menyikapi penyampaian Kepala KPPN Tanjung Balai – Asahan itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, M.Si tidak hanya berterima kasih atas kunjungan mereka, juga memaparkan berbagia hal menyangkut perkembangan usaha dan perekonomian di Asahan. Di antaranya terkait perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi.

Taufik menuturkan bahwa UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam perekonomian ditanah air termasuk di Asahan. Karena pelaku UMKM dan koperasi merupakan bagian terbesar dari aktivitas ekonomi rakyat seperti petani, peternak, pedagang, nelayan dan penyedia jasa lainnya.

Taufik menegaskan untuk mendukung hal itu, diperlukan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyaluran dana transfer.

“Kita berupaya mendukung pokok arah kebijakan transfer ke daerah dalam rangka meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah,” ujarnya, sembari mengatakan komunikasi dan koordinasi yang erat akan memastikan pengelolaan transfer dana yang lebih terarah, akuntabel, dan transparan.(gan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *