TERITORIAL24.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tampak serius saat duduk berdampingan di Aula Raja Inal Siregar, Kompleks Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu pagi, 7 Mei 2025.
Dalam forum rapat koordinasi itu, keduanya membahas salah satu persoalan klasik yang belum juga usai di provinsi ini: konflik pertanahan.
Salah satu pokok pembahasan menyentuh soal lahan eks HGU (Hak Guna Usaha) milik PTPN yang kini telah kembali menjadi tanah negara.
Luasnya tak main-main—5.873 hektare. Nusron menegaskan, lahan tersebut tidak lagi berada di bawah kendali PTPN dan kini menjadi tanggung jawab negara, yang dalam hal ini diwakili kementeriannya.
“Itu akan kami tetapkan sebagai target objek reforma agraria. Kami akan adakan rapat khusus bersama Pak Gubernur dan para bupati atau wali kota, agar tercermin prinsip keadilan dan pemerataan,” ujar Nusron dalam nada serius.
Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam distribusi lahan agar tak jatuh ke tangan yang salah.
Reforma agraria, menurut Nusron, bukan hanya soal pembagian tanah, melainkan juga rekonsiliasi konflik. Maka, selain eks HGU, rapat itu juga membicarakan penyelesaian konflik agraria yang menyebar di berbagai kabupaten/kota.
Ia menjanjikan pendekatan yang mengedepankan prinsip win-win solution. “Masyarakat senang, tapi negara juga tidak dirugikan,” katanya.
Tak kalah penting, pembenahan sistemik melalui percepatan sertifikasi tanah juga dibahas.
Dari total 4 juta hektare tanah di Sumut, baru sekitar 46 persen yang bersertifikat.
Target Kementerian ATR/BPN, empat tahun ke depan, jumlah itu harus naik menjadi 70 persen.
Gubernur Bobby Nasution mengakui kompleksitas persoalan agraria di daerahnya.
Ia menyambut kehadiran Nusron Wahid sebagai momentum penting. “Kami butuh perhatian langsung dari pemerintah pusat. Masalah pertanahan di Sumut ini banyak, dan harus diselesaikan dengan pendekatan kolaboratif,” kata Bobby.
Rapat itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, para bupati dan wali kota dari sejumlah daerah di provinsi ini.
