TERITORIAL24.COM, Asahan-Wakil Bupati Asahan Rianto SH, MAP beraudiensi dengan Menteri Sosial (Mensos) Dr. H. Syaifullah Yusup. Audiensi dalam rangka memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam mendorong efektivitas program-program kesejahteraan sosial berlangsung di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta. Rabu (26/06).
Wakil Bupati Asahan Rianto SH, MAP dalam pertemuan tersebut menyampaikan sejumlah usulan strategis yang salah satu diantaranya terkait perlunya dukungan Kementerian Sosial untuk memperluas cakupan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga miskin yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dari datA Pemkab ASAHAN, meski DTKS telah diperbarui secara berkala, masih banyak warga rentan yang belum memperoleh jaminan kesehatan karena keterbatasan kuota nasional.
Padahal jaminan kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang mutlak dan mendesak untuk dipenuhi, terutama bagi masyarakat prasejahtera yang seringkali menghadapi kendala biaya saat mengakses layanan medis.
Selain isu kesehatan, Rianto juga menyampaikan rencana pembangunan gagasan Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan alternatif bagi anak-anak dari keluarga miskin, kelompok putus sekolah, dan masyarakat marginal sebagaimana yang digagas dan diprogramkan Pemerintah Pusat.
Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pada pendidikan karakter, keterampilan hidup, serta penguatan nilai sosial dan budaya lokal.
Dikesempatan itu Rianto juga turut menyampaikan permintaan Pemkab Asahan terkait dukungan terhadap berbagai program sosial lainnya, seperti penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, bantuan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hingga program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui pendekatan Rumah Sejahtera Terpadu.
Menyikapi penyampaian Wakil Bupati Asahan itu, Menteri Sosial Dr. H. Syaifullah Yusup menyatakan mengapresiasi langkah proaktif daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakatnya.
