TERITORIAL24.COM, BLITAR — Berbagai kendala yang masih dialami masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, mulai dari perbedaan pemahaman regulasi hingga kualitas pelayanan di lapangan, harus segera diperbaiki oleh pihak BPJS Kesehatan.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn, dalam rapat bersama BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait, Senin (10/02/2024).
Politisi wanita dari Partai Gerindra ini menyoroti banyaknya kasus di mana pasien terpaksa pulang meskipun belum sembuh, hanya untuk mengantre ulang jika ingin berobat kembali.
“Regulasi sebenarnya tidak seperti itu, tetapi di lapangan pelaksanaannya berbeda. Ini menunjukkan masih ada kendala dalam pemahaman dan penerapan aturan,” ujarnya usai memimpin rapat.
Selain itu, Ratna Dewi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, terutama di rumah sakit negeri dan puskesmas.
Menurutnya, era digitalisasi seharusnya membawa kemudahan bagi masyarakat, namun jika kualitas pelayanan belum optimal, maka perbaikan harus segera dilakukan.
“Kualitas pelayanan yang baik sangat penting agar masyarakat merasa mendapatkan manfaat dari sistem kesehatan yang ada,” tambahnya.
Ia juga menyarankan perlunya sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat mengenai prosedur BPJS Kesehatan, termasuk pentingnya rujukan dari dokter sebelum ke rumah sakit.
“Banyak masyarakat yang belum memahami alur layanan BPJS, sehingga perlu ada edukasi lebih lanjut untuk menghindari kebingungan dan keterlambatan dalam proses pelayanan,” katanya.
DPRD Kabupaten Blitar berencana untuk menggelar pembahasan lebih lanjut dengan Komisi 4 guna mencari solusi yang lebih konkret, baik dalam peningkatan pelayanan maupun penyelarasan regulasi, agar masyarakat dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang lebih baik.
Sementara itu, Humas BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri, Anggun Laily, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah keluhan dari masyarakat dan berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi terkait regulasi dan pelayanan.
