Peraturan Wali Kota Nomor 11 tahun 2022 tentang peran kelurahan dalam intervensi penurunan stunting, Keputusan Wali Kota Tanjungbalai tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting tahun 2022, Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 2 tahun 2023 tentang standar pelayanan prosedur perkawinan di Kota Tanjungbalai, Keputusan Wali Kota Tanjungbalai tentang kelurahan prioritas percepatan penurunan stunting kota tanjungbalai tahun 2024 untuk itu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antar sesama OPD yang terlibat dinas kesehatan (RSUD 1, Puskesmas 8, Pustu 13, Poskeskel 18, Posyandu 120), TP-PKK dan TP Posyandu, ungkap Mahyaruddin
“Kepada pemangku wilayah (Camat, Lurah, Kepling) saya mau ada data ril jumlah penduduk sesuai dengan domisili masing masing. jalin komunikasi dan kordinasi bersama dinsos, catpil, dinkes,” tegasnya
Selanjutnya Wali Kota meyampaikan peran Camat, Lurah dan Kepling agar mengajak masyarakatnya untuk mengikuti program posyandu secara rutin. Tolong tempat posyandunya lebih diperhatikan karena kebanyakan masyarakat malas ke posyandu
Mahyaruddin juga mengatakan dengan tegas agar sasaran penurunan yang signifikan terhadap angka stunting Kota Tanjungbalai untuk tahun ini dan tahun berikutnya. untuk itu tolong perhatikan tempat posyandu wilayah masing-masing.
Penurunan angka stunting akan menjadi dasar kita bersama wujudkan Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera) dan generasi EMAS Indonesia tahun 2045
Kita tadi sudah melakukan penandatanganan komitmen bersama dan berikrar bahwa tahun 2025 Kota Tanjungbalai harus menjadi kota yang Zero New Stunting. Saat ini kita terus bekerja keras bagaimana angka stunting yang masih ada ini terus kita intervensi sehingga semakin berkurang,” pungkas Wali Kota.(ilham)
