TERITORIAL24.COM, SERDANGBEDAGAI – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya menekankan pentingnya kekompakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja untuk sosialisasi kebijakan daerah ke sejumlah kecamatan, Selasa (11/03/2025).
Kunjungan kerja dimulai dari Kantor Camat Dolok Merawan, kemudian berlanjut ke Kantor Camat Sipispis, dan ditutup di Kecamatan Dolok Masihul.
Dalam setiap kesempatan, Bupati Darma Wijaya menegaskan bahwa optimalisasi PBB-P2 menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Sergai pada tahun 2025.
Ia menginstruksikan para camat untuk memastikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB segera diteruskan kepada masyarakat setelah diterima dari pemerintah kabupaten.
Menurut Bupati, distribusi SPPT yang tepat waktu sangat penting untuk menghindari keterlambatan atau hambatan dalam pembayaran pajak.
“Kelancaran pembayaran pajak sangat krusial dalam mendukung pembangunan desa. Pajak yang dibayarkan masyarakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk investasi bagi kemajuan daerah,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, setiap rupiah yang disetor akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya yang menunjang kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa untuk memperkuat koordinasi dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2.
“Keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak tidak bisa terwujud tanpa kerja sama antara pemerintah daerah, camat, dan kepala desa.
Dengan kekompakan dan kerja sama, saya yakin kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Sergai yang Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan,” tambahnya.
Bupati Darma Wijaya juga menekankan peran kepala desa dalam menyampaikan informasi pajak kepada warganya. Sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, kepala desa memiliki posisi strategis dalam mendekatkan kebijakan daerah kepada warga, sehingga diharapkan pembayaran pajak dapat lebih optimal.
