“Evaluasi Pemerintah Digital tidak hanya menilai teknologi, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah membangun kolaborasi lintas perangkat daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, indikator penilaian mencakup tata kelola pemerintah digital, pengembangan SDM digital, kolaborasi antarperangkat daerah, tata kelola data, informasi geospasial, statistik sektoral, pelindungan data pribadi, audit keamanan, keamanan siber, kriptografi, penanganan insiden siber, aplikasi dan infrastruktur digital, integrasi proses bisnis, interoperabilitas data, portal layanan digital, fasilitas dukungan pengguna, hingga kepuasan masyarakat.
Dengan pendekatan baru tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi layanan digital yang berjalan sendiri-sendiri. Seluruh sistem diarahkan saling terhubung sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih sederhana, cepat, dan efisien.
Untuk memastikan implementasinya berjalan optimal, setiap pemerintah daerah diwajibkan membentuk Tim Koordinasi Pemerintah Digital yang dipimpin Sekretaris Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Tim tersebut bertugas mengoordinasikan penerapan Pemerintah Digital, mengintegrasikan seluruh perangkat daerah, sekaligus mengawal proses evaluasi.
Selain itu, lanjut Indra, Sekretaris Daerah juga membentuk Tim Asesor Internal yang bertanggung jawab mengumpulkan bukti dukung, melaksanakan penilaian mandiri, menginput data ke aplikasi evaluasi, mengikuti proses wawancara dan visitasi, serta memastikan seluruh data yang disampaikan akurat dan berkualitas
Secara rinci Kadis Kominfo Indra Adiguna menjelaskan Rangkaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 dimulai dengan sosialisasi pada 25–26 Juni 2026, dilanjutkan penilaian mandiri pada 29 Juni–7 Agustus 2026.
Tahapan berikutnya meliputi penilaian dokumen pada 14 Agustus–11 September 2026, wawancara pada 21–30 September 2026, dan ditutup dengan visitasi pada 1–30 Oktober 2026.
“Tahapan ini menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas layanan digital,” ujarnya.
