TERITORIAL24.COM,JAKARTA-Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi dari Fraksi PKS, Anda Yaseer Albantani, A.Md, dan Erni Wati, menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) PKS BPW Sumbagut yang berlangsung di Hotel Ciputra, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).
Kehadiran mereka dalam acara ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman terkait sinkronisasi kebijakan daerah dengan program pemerintah pusat, khususnya dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran.
Pentingnya Sinkronisasi RPJMD dan APBD dengan Target Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Anda Yaseer Albantani menegaskan bahwa anggota DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan daerah sejalan dengan visi pemerintah pusat.
Ia menyoroti pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar selaras dengan Asta Cipta Pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kami di DPRD Tebing Tinggi berkomitmen untuk memastikan RPJMD dan APBD dapat berjalan seiring dengan visi nasional. Sinkronisasi kebijakan ini sangat penting agar pembangunan daerah lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa target nasional, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, peningkatan kesejahteraan dengan PDB mencapai 10.000 USD, serta pengendalian inflasi di angka 2,5%, harus menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Erni Wati, yang turut hadir dalam acara ini, juga menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berbasis kebutuhan rakyat.
“Sebagai wakil rakyat, kami harus memastikan bahwa program yang dicanangkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”
“Oleh karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan sinkronisasi kebijakan menjadi hal yang sangat krusial,” ujar Erni Wati.
Belajar dari Daerah Maju dan Peningkatan Inovasi
Menurut Anda Yaseer Albantani, salah satu kunci keberhasilan daerah dalam mencapai target pembangunan adalah kepemimpinan yang inovatif.
Ia mencontohkan beberapa daerah seperti Banyuwangi, Surabaya, dan Makassar, yang berhasil menerapkan strategi inovatif dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi.
