MEDAN | TERITORIAL24.COM — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah persoalan dalam pandangan umum fraksi, mulai dari perlindungan sosial (Perlinsos), keamanan dan ketertiban, hingga evaluasi Peraturan Daerah (Perda).
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Margaret MS, menekankan pentingnya momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI untuk memperkuat persatuan sekaligus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi menyoroti pendaftaran Portal Perlinsos yang hingga kini baru mencapai sekitar 265 ribu KK dari target 760 ribu KK. Pemko Medan diminta melakukan jemput bola melalui kepala lingkungan, kelurahan dan kecamatan agar tidak ada warga miskin yang terlewat dari pendataan.
Selain itu, Pemko diminta menertibkan tempat hiburan malam yang diduga beroperasi hingga dini hari dan mengganggu kenyamanan warga.
Persoalan kejahatan jalanan seperti begal dan pencurian kendaraan bermotor juga menjadi perhatian. Fraksi mendorong peningkatan koordinasi Pemko dengan Polrestabes Medan serta mengaktifkan kembali pos-pos jaga malam di lingkungan.
Sementara terkait Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemko memberikan penjelasan lebih konkret mengenai dasar pencabutan perda tersebut.
Fraksi meminta kajian yang menjadi dasar evaluasi dijelaskan secara terbuka, terutama terkait ketentuan yang dinilai tidak lagi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, evaluasi maupun pencabutan perda harus dilakukan secara cermat agar regulasi daerah tetap memberikan kepastian hukum dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Medan.(Akbar)
