Ia adalah panggung perlawanan terhadap asal-asalan dalam bisnis makanan.
Lewat tenda-tenda kecil yang dikelola UMKM, publik diperkenalkan pada pentingnya izin edar BPOM, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga label halal resmi. Semua itu, menurut Wali Kota, bukan beban administratif semata.
“Kalau pelaku usaha sudah punya legalitas dan sertifikasi halal, produk mereka akan lebih mudah diterima pasar. Pemerintah juga akan lebih leluasa mempromosikannya,” ujar Rico.
Dengan lebih dari 100 stan UMKM yang berpartisipasi, Khas IV 2025 memberi gambaran konkret soal wajah masa depan kuliner Medan—yang berpijak pada tradisi, namun sadar akan tuntutan zaman.
Di kota yang dikenal sebagai salah satu surga kuliner Nusantara, makanan bukan lagi sekadar urusan rasa. Ia menjadi bagian dari diplomasi, ekonomi, hingga identitas budaya.
Dan di antara kepulan asap dapur dan suara tawar-menawar di tenda-tenda kecil itu, tampak geliat ikhtiar—yang sabar namun pasti—menuju Indonesia sebagai poros halal dunia.(Anggi)
