TERITORIAL24.COM, BLITAR – Komisi II DPRD Kabupaten Blitar mendorong PT BPR Penataran dan Perumda Air Minum Tirta Penataran terus meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Blitar di Ruang Rapat Kerja Komisi II, Selasa (18/8/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, dengan agenda membahas laporan pengembangan kedua badan usaha milik daerah tersebut.
Rapat turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Blitar, Direktur PT BPR Penataran, serta Direktur Perumda Air Minum Tirta Penataran.
Dalam pembahasan, Komisi II menyoroti perkembangan dan arah pengembangan kedua perusahaan daerah.
Pengembangan dinilai harus dilakukan secara terarah dan profesional agar mampu memperkuat kinerja sekaligus meningkatkan manfaat bagi masyarakat.
“Komisi II mendorong agar peningkatan kinerja berjalan seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan. Hal ini penting agar keberadaan kedua badan usaha daerah tersebut semakin memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar,” kata Suwito.
Menurutnya, PT BPR Penataran diharapkan semakin optimal dalam menjalankan perannya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Perumda Air Minum Tirta Penataran didorong terus meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air bersih.
Tak hanya berorientasi pada pelayanan, kedua badan usaha daerah tersebut juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Blitar.
Komisi II menilai pengelolaan badan usaha milik daerah harus dilakukan secara profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peningkatan kinerja tidak hanya diukur dari aspek bisnis, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan dan keberadaan perusahaan mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi II menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan badan usaha daerah.
