Kota Medan

Komisi IV DPRD Medan Ancam Rekomendasikan Pencopotan

274
×

Komisi IV DPRD Medan Ancam Rekomendasikan Pencopotan

Sebarkan artikel ini

Dinas Lingkungan Hidup Medan Dikecam karena Tak Punya Data Pemeriksaan

TERITORIAL24.COM, MEDAN – Komisi IV DPRD Kota Medan meluapkan kekecewaan terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Senin, 23 Juni 2025.

Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak, menilai DLH tidak mampu memberikan data hasil pemeriksaan terkait pengaduan warga, khususnya soal rumah potong ayam dan bangunan tanpa PBG di kawasan Medan Deli.

“Kami kecewa karena DLH tidak pernah membawa data hasil pemeriksaan lapangan. Hari ini, misalnya, tidak ada hasil uji lab limbah yang bisa ditunjukkan,” kata Paul.

Ia menegaskan bahwa bukan kali ini saja Dinas Lingkungan Hidup gagal menyampaikan laporan yang diminta.

Dalam sidak sebelumnya di kawasan Belawan, saat ditemukan penimbunan hutan mangrove, DLH juga tak bisa menjelaskan apakah kegiatan tersebut melanggar aturan atau tidak.

“Selalu begitu. Setiap ada masalah, mereka tak pernah siap dengan data. Ini membuat kami bingung apakah mereka memang bekerja atau sekadar berpura-pura,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Paul mengatakan, jika pada agenda berikutnya—termasuk RDP bulan Juli mendatang—DLH masih tidak menghadirkan data yang dibutuhkan, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk mengganti Kepala DLH Kota Medan.

“Kami butuh mitra kerja yang bisa berkolaborasi dan bekerja nyata. Kalau DLH terus seperti ini, kami akan dorong wali kota untuk mengganti pejabatnya. Sudah cukup,” ujarnya.

Paul juga menyoroti lemahnya pemahaman pejabat yang diutus DLH ke setiap rapat. Menurutnya, mereka tidak bisa menjelaskan hal-hal teknis terkait pengawasan lingkungan.

“Kami menanyakan soal uji laboratorium atau pelanggaran lingkungan, tapi jawabannya selalu tidak tahu. Ini bukan levelnya rapat serius,” katanya menutup.

Komisi IV berkomitmen akan menindaklanjuti pengawasan terhadap kinerja OPD teknis, khususnya yang bersentuhan langsung dengan keluhan masyarakat.(Anggi)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *