TERITORIAL24.COM, Asahan-Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) DPRD Asahan berkomitmen mengawal dan mendukung kebijakan strategis yang dirancang pasangan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, MSi – Rianto SH MAP.
Sikap tersebut mencermati arahan Ketua Umum DPP PAN yang menginginkan setiap wakil rakyat dari partai berlambang matahari itu untuk selalu berjuangan dan berbuat untuk kepentingan rakyat serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah demi kesejahteraan rakyat.
“Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, MSi – Rianto SH MAP di Pilkada Serentak 2024 lalu, PAN harus siap berkomitmen dan berkolabirasi mendukung setiap kebijakan strategis yang mereka rancang untuk kemajuan Asahan ke depan,”ujar Ketua DPD PAN Asahan Drs Syaddat Nasution SPd.I, dalam sambutannya dalam acara zoom meeting Halal Bi Halal DPD dan DPW PAN dengan DPP PAN yang digelar di Halaman Kantor DPD PAN Asahan di Jalan Melati, Kisaran, Minggu (20/04/2025).
Menurut politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Asahan itu, saat ini DPRD Asahan melalui Panitia Khusus (Pansus) sedang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun Anggaran (TA) 2024. Dalam LKPJ yang disampaikan lewat masing – masing OPD itu tentu banyak yang harus dibenahi dalam rangka perbaikan ke depan.
Tidak hanya terkait permasalahan peningkatan PAD dan capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Asahan selama setahun. Pembahasan LKPJ itu juga mengulas permasalahan peningkatan kinerja OPD. Untuk itu Fraksi PAN akan memberikan masukan agar segala hal yang sebelumnya menjadi kekurangan atau kelemahan dalam upaya peningkatan pembangunan Asahan sebagaimana visi misi Pemkab Asahan dapat teratasi.
Politisi Partai PAN yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Asahan itu juga memaparkan, berbagai hal yang paling krusial dan harus dibenahi Bupati dan Wakil Bupati Asahan saat ini diantaranya dibidang kesehatan.
Tidak hanya membenahi target pelaksanaan program UHC, bidang kesehatan juga harus membenahi permasalahan pelayanan di Puskesmas dan permasalahan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang kabarnya sudah ada yang dirumahkan.
