TERITORIAL24.COM, Asahan-Pemkab Asahan mengikuti zoom meeting Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dan penandatangan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten serta Kota se-Indonesia.
Rakor itu melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta sejumlah Kementerian serta lembaga terkait.
Rakor secara virtual yang di gelar Ruang Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Selasa (04/02/2025) itu, selain dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Asaha Ir. Oktoni Eryanto, MMA, juga dihadiri Dandim , Kajari dan Kapolres Asahan.
Nota kesepahaman kerja sama pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah itu ditanda tangani Mendagri, Kepala Jaksa Agung , Kapolri, Ketua KPK dan Kabappisus.
Mendagri Jendral Polisi (Purn) Tito Karnavian mengatakan, zoom meeting itu selain dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan pemerintah.
Kapastian hukum lewat kolaborasi berbagai lembaga itu demi terciptanya perizinan yang lebih dan berkeadilan serta lebih transparan, sehingga dapat meningkatkan investasi masuk ke dalam negeri.
Dalam nota kesepahaman itu selain mengandung berbagai bentuk pengawasan perizinan , juga berisi jalinan kerjasama dengan bidang intelijen dalam rangka penindakan bila adanya temuan dalam proses perijinan di daerah.
Sementara Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan mendukung penuh upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan pemerintah itu.
Karena, upaya tersebut sesuai program asta cita Presiden dalam rangka mendorong ekonomi dan pembangunan negara dalam menghindari krisis ekonomi serta krisis energi dan mengontrol indeks inflasi.
Di kesempatan tersebut Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan masih ditemukan pelayanan perizinan yang belum baku. Kondisi tersebut mengkibatkan masih banyaknya terjadi nepotisme dan korupsi, sehingga diperlukan pengawasan yang melekat.
Ditempat yang sama Kabappisus Haris menyampaikan Badan Pengawasan Pengendalian Investigasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang akan timbul dalam penggunaan anggaran negara.
