TERITORIAL24.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali menegaskan tekadnya untuk tidak main-main soal pencegahan korupsi.
Melalui rapat koordinasi dan evaluasi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (1/10/2025), Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar benar-benar menindaklanjuti hasil evaluasi pembangunan sistem pencegahan korupsi.
“Jangan cuma rapat-rapat aja. Mari kita fokus, tindaklanjuti, dan tetap berkomitmen bareng-bareng mencegah korupsi di Sumut,” tegas Togap.
Sebagai catatan, pada 2024, Pemprov Sumut meraih skor 83,84 dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).
Sistem ini milik KPK, yang menilai kinerja tata kelola pemerintahan lewat 8 area intervensi: mulai dari penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, perizinan, pelayanan publik, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Kepala Satgas Korsupgah KPK Wilayah I, Uding Juharudin, menyebut skor MCP Pemprov Sumut sudah terbilang bagus. “Pemprov Sumut masih baguslah 83,84,” ujarnya. Namun ia mengingatkan agar MCP tidak dianggap beban, melainkan mitra dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kalau dianggap beban, capek. Anggap saja MCP ini teman yang ngingetin,” kata Uding.
Dengan skor yang lumayan kinclong dan komitmen yang terus digembar-gemborkan, tinggal ditunggu apakah jargon anti korupsi ini benar-benar jadi budaya kerja, atau sekadar jadi bahan pidato rutin setiap kali rapat.(Akbar)
