TERITORIAL24.COM, MEDAN – Wacana reformasi Polri kembali ramai diperbincangkan. Tapi menurut Ketua Umum Gema Santri Nusa, KH. Akhmad Khambali, SE, MM, jalan itu bukan solusi.
Ia menilai cetak biru perubahan Polri sebenarnya sudah ada, tinggal dijalankan dengan serius.
“Kalau kebencian muncul karena kesalahan oknum, jangan lantas institusinya yang disalahkan. Pemikiran semacam ini justru yang harus direformasi,” kata Kyai Khambali saat ditemui di Medan, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, menempatkan Polri tetap di bawah presiden jauh lebih menjamin netralitas.
Sebab, bila Polri dipindah ke kementerian, justru potensi intervensi politik makin besar. “Yang kita butuhkan bukan ubah posisi kelembagaan, tapi perkuat fungsi dan pengawasan.
Propam bisa diperkuat, Kompolnas diperluas perannya, sistem rekrutmen dibenahi, pelatihan diarahkan pada etika dan pelayanan publik. Semua itu bisa dilakukan tanpa bongkar struktur,” jelasnya.
Kyai Khambali yang juga dikenal sebagai pelaku Reformasi 1998 sekaligus pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom, menambahkan ada tarik-menarik kepentingan.
Publik ingin Polri berubah cepat, sementara di sisi lain, institusi kepolisian juga sudah menorehkan prestasi dalam menjaga stabilitas keamanan.
Menurutnya, tuntutan reformasi Polri bukan barang baru. Sejak 1998, kinerja kepolisian selalu berada di sorotan. Mulai dari kasus represifitas, dugaan pelanggaran HAM, sampai perilaku oknum yang koruptif.
“Tapi pertanyaan kuncinya: apakah reformasi struktural benar-benar solusi, atau sekadar retorika politik?” ujarnya.
Ia menilai wacana reformasi sering kali hanya dipakai untuk mendiskreditkan, tanpa mengakui bahwa Polri juga melakukan transformasi lewat program presisi dan pendekatan humanis.
“Kurang elok kalau semua prestasi diabaikan hanya karena satu kesalahan,” tegas Ketua Forum Kyai Tahlil itu.
Lebih jauh, ia menyoroti beban yang kerap ditanggung polisi akibat kegagalan komunikasi politik antara DPR dengan rakyat. Polisi sering jadi “tameng” di lapangan, sementara pejabat publik yang mestinya bertanggung jawab justru absen.
