TERITORIAL24.COM, MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin, 9 Maret 2026. Laporan tersebut memuat capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2025.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Rico mengatakan laporan tersebut disusun mengacu pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025–2029.
Penyampaian LKPJ juga merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen itu, Rico menyampaikan apresiasi kepada DPRD, partai politik, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan daerah.
“Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjalankan agenda strategis pembangunan Kota Medan,” ujar Rico.
Ia memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan mencapai 83,74 poin atau meningkat 0,51 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi Kota Medan pada 2025 tercatat sebesar 5,10 persen, naik tipis dari 2024. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan menurun menjadi 7,25 persen atau turun 0,69 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 7,99 persen, berkurang 0,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara rasio gini, yang menggambarkan ketimpangan pendapatan, tercatat pada angka 0,3620.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Medan mencapai Rp6,32 triliun atau sekitar 90,79 persen dari target Rp6,96 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3,09 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp100 miliar.
Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp5,83 triliun atau sekitar 82,56 persen dari target Rp7,07 triliun, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
