MEDAN | TERITORIAL24.COM – Potensi tambahan penerimaan daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Sumatera Utara diperkirakan mencapai Rp200 miliar.
Potensi tersebut harus diperjuangkan agar dapat masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2027.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., M.A., setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga.
Dalam keterangannya kepada media, Minggu(15/11/2026),Usman Jakfar menjelaskan bahwa potensi tambahan penerimaan tersebut berkaitan dengan besarnya kebutuhan dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masyarakat di Sumatera Utara yang mencapai jutaan liter setiap hari.
Menurutnya, potensi penerimaan sekitar Rp200 miliar bukan angka kecil. Karena itu, pemerintah daerah harus serius mengoptimalkan sumber pendapatan tersebut dan memastikan peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlewatkan.
“Potensi penambahan PBBKB sekitar Rp200 miliar ini harus kita usahakan agar masuk dalam R-APBD Sumatera Utara Tahun 2027,” tegas Usman Jakfar.
Pajak dari Rakyat Harus Kembali kepada Rakyat
Usman Jakfar menegaskan, PBBKB merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari aktivitas masyarakat dalam membeli bahan bakar kendaraan bermotor.
Dengan demikian, penerimaan tersebut harus dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengingatkan, pajak yang dibayarkan masyarakat tidak boleh sekadar menjadi angka dalam laporan keuangan pemerintah.
Penerimaannya harus berdampak pada pembangunan daerah, perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
“Pajak itu berasal dari rakyat yang membeli BBM dan harus kembali kepada rakyat. Jangan sampai potensi pendapatan sebesar itu terlewat, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat besar,” ujarnya.
Menurutnya, optimalisasi penerimaan PBBKB membutuhkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi, memastikan ketepatan perhitungan penerimaan, serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina Patra Niaga.












