TERITORIAL24.COM, SERDANG BEDAGAI – Gelombang kritik keras menghantam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Gerakan Pemuda Serdang Bedagai (GPS) melayangkan mosi tidak percaya kepada lembaga legislatif itu, menilai wakil rakyat di daerah tersebut gagal memahami dan menjalankan tugas serta fungsi pengawasan anggaran.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD Sergai di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Rabu, 4 Juni 2025, GPS menyebut DPRD Sergai abai dan terkesan membiarkan penyimpangan penggunaan anggaran daerah.
“Kami menduga ada kongkalikong antara DPRD dengan eksekutif dalam penggunaan dana APBD,” kata Koordinator Aksi, Muhammad Andrian, dalam orasinya.
Andrean menuding sejumlah program Pemkab Serdang Bedagai tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun DPRD tidak bersikap kritis.
“Harusnya DPRD bersikap transparan dan akuntabel dalam pengambilan kebijakan dan keputusan,” ujar Andrian.
GPS mendesak DPRD Sergai untuk memanggil Bupati Darma Wijaya dan Wakil Bupati Adlin Tambunan. Mereka diminta mengembalikan arah kebijakan anggaran sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam RPJMD.
Selain itu, GPS meminta DPRD mendorong proses hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah yang dikenal dengan julukan “Tanah Bertuah Negeri Beradat” itu.
Andrian juga menyinggung pentingnya komitmen DPRD dalam mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. “DPRD Sergai harus tegas terhadap setiap pelaksanaan kegiatan yang melenceng dari RPJMD,” katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Sergai, Togar Situmorang, saat dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp pada Rabu malam pukul 19.01 WIB. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.(Akbar)
