TERITORIAL24.COM, PEKANBARU — Dugaan praktik monopoli proyek mencuat di tubuh PTPN IV Regional III, Pekanbaru. Tiga nama rekanan, yakni Abun, Irwan Apek, dan Hendra, disebut-sebut menguasai sebagian besar pekerjaan pengadaan di perusahaan perkebunan milik negara tersebut.
Informasi itu disampaikan oleh seorang sumber internal PTPN IV kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu, 4 Juni 2025.
Ia menyebut para rekanan tersebut kerap muncul dalam lingkaran dekat pejabat tinggi, terutama para Senior Executive Vice President (SEVP), dan diduga menjadi “vendor peliharaan” yang mendapat akses istimewa dalam berbagai proyek.
“Mereka itu yang selalu diajak SEVP untuk kegiatan seperti main golf atau healing. Kalau ada lelang, itu formalitas. Yang menang ya vendor-vendor itu lagi,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Ia juga menambahkan, kedekatan antara para vendor dan pejabat tidak sebatas dalam lingkup profesional. “Bahkan ada SEVP yang membuka kebun sawit sendiri bersama rekanan,” katanya.
Saat dikonfirmasi wartawan, Abun dan Irwan Apek tidak memberikan jawaban. Seorang pria bernama Evan Rivanno yang mengaku sebagai orang suruhan Abun justru menemui awak media. “Kalau mau ketemu Abun, jumpai saya dulu,” ujarnya.
SEVP Bambang Budi Santoso, saat dimintai tanggapan, membantah masih bermain golf. “Tangan saya cedera, jadi sudah dua atau tiga tahun tidak main golf,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Namun, media ini memperoleh dokumentasi foto Bambang tengah bermain golf bersama Irwan Apek, yang sempat diunggah Irwan lewat akun Instagram miliknya, @irwanhernzlandes.
SEVP Yudhi Cahyadi tidak memberikan tanggapan. Nomor awak media yang menghubunginya diblokir.
Juru bicara PTPN IV Regional III, Anggi, menyatakan tidak mengenal nama-nama vendor yang disebutkan. “Saya tidak mengurusi mereka,” kata Anggi saat dihubungi.
Terkait tudingan penguasaan proyek oleh pihak tertentu, Anggi menegaskan bahwa sistem pengadaan di PTPN IV telah berbasis digital dan transparan. “Seluruh proses tender kami pantau secara real-time. Tidak ada ruang untuk praktik tidak transparan,” ujarnya.
