“Persoalan-persoalan tersebut tentunya tidak dapat diselesaikan oleh satu pemerintah daerah saja. Dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Sungai dan Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, Habibi El Hadidhy, ST, MT, yang hadir sebagai narasumber memaparkan rancangan kerja dan arah kebijakan pengelolaan sumber daya air di Sumatera Utara.
Ia menjelaskan, pengelolaan sumber daya air menghadapi tiga tantangan utama, yakni kelebihan air (too much) yang berpotensi menimbulkan banjir, kekurangan air (too little) yang memicu kekeringan, serta pencemaran air (too dirty) yang berdampak terhadap kualitas lingkungan.
Menurutnya, diperlukan perhatian terhadap pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai, peningkatan kapasitas tampungan air, pengembangan jaringan irigasi, penyediaan air baku, serta penguatan sistem pengendalian banjir.
Khusus untuk Kabupaten Sergai, Habibi merekomendasikan sejumlah langkah, di antaranya memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten Sergai.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BPS Sergai Marine Sohadi Angkat, S.Si., M.Si., Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Ir. Kamaluddin, MMA, para camat, serta sejumlah undangan lainnya.(Akbar)
