TERITORIAL24.COM, SERDANGBEDAGAI – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat berjalan optimal jika hanya mengandalkan peran pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Surya saat menghadiri resepsi peringatan Hari Jadi ke-22 Kabupaten Serdangbedagai di halaman Kantor DPRD Serdangbedagai, Seirampah, Rabu, 7 Januari 2026.
Acara tersebut dihadiri Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya, Wakil Bupati Adlin Tambunan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD, serta tokoh pemekaran daerah.
Surya mengatakan Kabupaten Serdangbedagai memiliki sejarah panjang peradaban Melayu dan kearifan lokal yang kuat.
Tema peringatan tahun ini, “Bersama Meraih Serdangbedagai Mantap, Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan”, dinilainya mencerminkan kebutuhan akan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Surya, usia 22 tahun merupakan momentum evaluasi atas capaian pembangunan dan kerja kolektif seluruh elemen daerah.
Dalam sambutannya, Surya turut mengapresiasi kepemimpinan para pendahulu Serdangbedagai, di antaranya Tengku Erry Nuradi dan Soekirman, yang dinilai mampu menjaga stabilitas dan kekompakan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata dia, berkomitmen mendukung Serdangbedagai, termasuk dalam upaya mitigasi lingkungan dan perlindungan sosial.
Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya mengatakan peringatan hari jadi tahun ini dilaksanakan secara sederhana sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Meski demikian, ia menyebut anggaran pembangunan daerah justru mengalami peningkatan.
Menurut Darma, Serdangbedagai memperoleh tambahan dana sekitar Rp200 miliar untuk program sekolah rakyat serta pembangunan jalan nasional sepanjang 1,2 kilometer dengan nilai Rp4,5 miliar. Dana tersebut, kata dia, merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
