TERITORIAL24.COM, Asahan- Wakil Bupati Asahan Rianto SH MAP meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus berfungsi nyata sebagai ujung tombak keterbukaan informasi publik dan jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Rianto SH MAP ketika membuka acara Penguatan Kapasitas PPID Pembantu dan Komunikasi Publik Media Sosial Pemkab Asahan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (16/10/2025).
“Media sosial hari ini bukan lagi pelengkap, tetapi ruang utama di mana masyarakat mencari informasi, menilai kinerja, dan berinteraksi dengan pemerintah. Karena itu PPID harus mampu hadir, aktif dan responsif di ruang digital,” ujar Rianto SH MAP dalam salah satu arahannya diacara yang dihadiri Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Asahan Jutawan Sinaga S.STP, MAP bersama Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat, Sekretaris Dinas yang juga PPID Pembantu OPD, Kepala Puskesmas, Sekretaris Kecamatan atau PPID Pembantu Kecamatan, dan operator PPID yang ada dijajaran Pemkab Asahan itu.
Menurutnya, sebagai ujung tombak keterbukaan informasi publik dan jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, PPID harus dapat memungsikan diri secara nyata.
Tidak hanya memanfaatkan sarana komunikasi dan publikasi yang ada, juga memanfaatkan akun media sosial agar OPD tidak hanya menampilkan kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana pelayanan publik yang cepat, terbuka dan solutif.
“Mari kita jadikan media sosial bukan sekadar alat publikasi, tapi wadah pelayanan publik yang interaktif, informatif, dan responsif, serta mendapat kepercayaan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya, sembari mengharapkan seluruh PPID dan admin media sosial OPD terus berinovasi, menjaga keakuratan data, serta mengedepankan komunikasi publik yang transparan dan sejalan dengan semangat “Asahan Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan”.
Sementara, acara penguatan kapasitas PPID itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola informasi publik serta memperluas jangkauan komunikasi digital pemerintah daerah.
