Ia juga memaparkan data penurunan angka kemiskinan yang dinilai cukup signifikan melalui program graduasi dari Kementerian Sosial. Penurunan tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah penerima bantuan sosial PKH dan BPNT sejak tahun 2025 hingga awal 2026.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Zul Abdiman bersama jajaran, di antaranya Sekretaris Dinas Sosial M. Fathi Simamora, Kabid Linjamsos Maria Ulfa Panjaitan, Kabid Rehsos Evan Feris, Kabid Dayasos Andika Cahyadi, serta Kabid PFM Evi Fitriani.
Kepala Dinas Sosial Tanjungbalai Zul Abdiman mengatakan pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada daerah melalui anggaran bantuan sosial yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
“Bantuan tersebut tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam mendukung masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas kesamaan persepsi antara PKH dan Dinas Sosial terkait standar kemiskinan di Kota Tanjungbalai sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial.
Salah satu yang disoroti adalah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang kerap menjadi pintu awal pengusulan bansos.
Menanggapi berbagai paparan tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyatakan dukungan penuh terhadap program PKH dan siap berkolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungbalai.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi misi pembangunan daerah melalui program Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).
“Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu menjadi prioritas kita bersama. Pemerintah Kota Tanjungbalai siap mendukung dan berkolaborasi, tentunya dengan tetap mengedepankan profesionalisme serta nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaannya,” ujar Mahyaruddin.
Ia juga menilai paparan dari PKH dan Dinas Sosial memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan program bantuan sosial di daerah.
Ke depan, Wali Kota berencana memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada jajaran pemerintah di tingkat kecamatan hingga kelurahan agar indikator kemiskinan dan proses pengusulan bantuan sosial benar-benar berjalan sesuai aturan dan kondisi di lapangan.
