Selain itu, Pemko juga membentuk **Tim Terpadu P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika)** untuk mengatasi dampak gangguan jiwa akibat penyalahgunaan narkoba.
Mahyaruddin menambahkan, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Kesehatan menganggarkan sekitar Rp109 juta untuk penanganan rujukan dan kunjungan rumah bagi pasien jiwa. Pembiayaan ini di luar layanan pengobatan dan perawatan yang dibiayai melalui jaminan kesehatan PBI APBD di Puskesmas maupun rumah sakit.
“Upaya ini memang tidak serta merta menurunkan angka ODGJ, namun menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perhatian terhadap kesehatan jiwa, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang kesehatan mental,” katanya.
Wali kota berharap, para peserta pelatihan nantinya mampu menerapkan penatalaksanaan kasus gangguan jiwa terpadu di FKTP. Ia menegaskan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan dalam menyediakan psikofarma (obat-obatan jiwa), melakukan skrining kejiwaan, dan menyelenggarakan layanan deteksi dini bagi masyarakat.
“Semoga seluruh peserta menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa,” pungkas Mahyaruddin.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt Kadis Kesehatan Safrina Yanti Harahap, Vera Chitra Dewi Saragih selaku Master of Training (MOT) dari UPTD Pelkes Dinas Kesehatan Provsu, serta sejumlah fasilitator, di antaranya Rosa Ramayani Simamora, Sasta Wijayanti Purba, Artha Jannah Purwanti Simanjuntak, Jenny Marlindawani Purba dari Fakultas Keperawatan USU, dan dr. Marupa Doloksaribu dari RSJ Provsu dr. M. Ildrem.
Pelatihan ini juga diikuti oleh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan dari berbagai Puskesmas di Kota Tanjungbalai.(ilham)
