TERITORIAL24.COM, Tanjungbalai – Mengawali pelaksanaan tugas dan program pemerintahan di tahun 2026, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menegaskan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.
Ia mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai untuk bersama-sama menuntaskan berbagai tantangan tersebut demi kemajuan daerah.
Hal itu disampaikannya saat memimpin apel pagi perdana pemerintahan di lingkungan Pemko Tanjungbalai yang digelar di halaman Kantor Wali Kota, Senin (5/1/2026) pagi.
Dalam amanatnya, Mahyaruddin terlebih dahulu menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia berharap tahun baru menjadi momentum untuk memperkuat komitmen, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat.
Wali kota menekankan pentingnya peningkatan kompetensi ASN serta pelaksanaan program kerja yang terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata.
Seluruh perangkat daerah diminta menyusun dan menjalankan rencana kerja yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai.
“Terkait pembayaran utang pihak ketiga yang 70 persen telah ditampung dalam APBD Tahun 2026, meskipun itu merupakan beban masa lalu, tetap harus kita tuntaskan,” tegas Mahyaruddin.
Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Menurutnya, laporan keuangan wajib diselesaikan paling lambat akhir Februari 2026 dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Ini merupakan tantangan yang harus dijawab dengan sungguh-sungguh,” ujar Wali Kota.
Di tengah berlanjutnya kebijakan efisiensi anggaran akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, Mahyaruddin mengingatkan agar pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan infrastruktur.
Selain itu, ia mengajak seluruh ASN mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mencegah kebocoran PAD, antara lain dengan patuh membayar pajak dan menerapkan transaksi non-tunai.
