“Jika benar ada warga terdampak yang belum menerima bantuan, sementara anggaran tersedia, maka ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi persoalan serius dalam tata kelola data dan distribusi bantuan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran anggaran bencana untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kami di DPRD akan mengawal persoalan ini. Pemerintah harus memastikan tidak ada satu pun korban yang tercecer dari sistem bantuan,” tegasnya.
Dorong Pengawasan Lintas Lembaga
Sebagai bentuk keseriusan, YLBH-ST juga menyampaikan tembusan surat kepada sejumlah pihak, antara lain Wali Kota Tebing Tinggi, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, serta Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
Langkah ini dinilai penting guna memastikan adanya pengawasan lintas institusi, sekaligus mendorong percepatan penyelesaian persoalan yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi belum memberikan tanggapan resmi terkait permohonan audiensi tersebut.
Harapan Warga: Keadilan yang Nyata, Bukan Sekadar Janji
Di tengah situasi pemulihan pascabencana, warga berharap pemerintah tidak hanya hadir dalam bentuk kebijakan, tetapi juga dalam aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Persoalan ini menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjamin keadilan sosial, khususnya bagi warga yang terdampak bencana.***
