BLITAR I TERITORIA24.COM – Peredaran minuman keras (miras) di wilayah Kabupaten Blitar kembali menjadi perhatian aparat. Menindaklanjuti laporan masyarakat, Polres Blitar bersama tim gabungan menggelar razia dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di Kecamatan Wlingi, Rabu (11/11/2026).
Hasilnya, sebanyak 83 botol minuman keras dari berbagai merek berhasil diamankan petugas dari Gerai Miras Outlet 23 yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Wlingi.
Razia ini bukan sekadar kegiatan rutin. Operasi tersebut merupakan respons atas informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran dan penjualan minuman keras di wilayah setempat.
Dalam pelaksanaannya, petugas gabungan melibatkan personel Polres Blitar, Satpol PP Kabupaten Blitar, Pemerintah Kecamatan Wlingi, serta anggota TNI dari Koramil Wlingi.
Petugas melakukan pemeriksaan di lokasi yang menjadi sasaran operasi. Dari hasil pemeriksaan, puluhan botol miras kemudian diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.
Seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Blitar. Pengamanan tersebut dituangkan dalam Surat Tanda Penerimaan (STP), kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Cepat (BAPC) melalui mekanisme penanganan tindak pidana ringan (tipiring).
Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., melalui Kabag Ops AKP Sony Suhartanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa kepolisian akan terus melakukan upaya penertiban terhadap peredaran minuman keras yang diduga melanggar ketentuan.(didik)
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Kegiatan ini merupakan bentuk respons cepat kepolisian atas informasi dan laporan masyarakat. Kami akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.
Polres Blitar juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap peredaran miras tidak bisa hanya mengandalkan aparat. Partisipasi masyarakat diperlukan agar aktivitas yang berpotensi melanggar aturan dapat segera ditindaklanjuti.
