Blitar Raya

Cegah Calon Pekerja Terjerat TPPO, Wakapolres Blitar Turun Langsung ke LPK: Jangan Asal Tanda Tangan Kontrak!

49
×

Cegah Calon Pekerja Terjerat TPPO, Wakapolres Blitar Turun Langsung ke LPK: Jangan Asal Tanda Tangan Kontrak!

Sebarkan artikel ini

BLITAR I TERITORIAL24.COM – Mencari pekerjaan demi memperbaiki nasib jangan sampai justru menjadi awal petaka. Ancaman penipuan berkedok lowongan kerja hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi bahaya yang harus diwaspadai, terutama bagi calon pekerja migran perempuan.

Menyikapi ancaman tersebut, Polres Blitar mengambil langkah preventif melalui program POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran). Wakapolres Blitar Kompol Febby Pahlevi Rizal, S.I.K., M.Si., turun langsung mengunjungi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) PT Sinar Abadi Jaya di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kamis (12/11/2026).

Kunjungan ini bukan sekadar agenda sosialisasi. Di hadapan peserta pelatihan, Wakapolres memberikan peringatan serius agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji besar tanpa kejelasan prosedur dan legalitas.

Terlebih bagi calon pekerja migran perempuan atau TKW, kewaspadaan menjadi harga mati. Mereka diminta mengenali berbagai modus TPPO, penyalahgunaan narkoba, penipuan perekrutan tenaga kerja, hingga tindak kejahatan lain yang dapat mengancam keselamatan dan masa depan.

Kompol Febby menekankan bahwa kesiapan memasuki dunia kerja tidak cukup hanya bermodal keterampilan.

Kelengkapan administrasi, keabsahan dokumen, serta pemahaman terhadap kontrak kerja juga menjadi faktor penting untuk melindungi diri dari praktik eksploitasi.

Calon pekerja diingatkan agar menyiapkan seluruh dokumen persyaratan secara benar, menggunakan dokumen asli, serta tidak sekali-kali menggunakan surat atau identitas palsu.

Tak kalah penting, setiap calon pekerja wajib membaca dan memahami isi perjanjian penempatan maupun kontrak kerja sebelum membubuhkan tanda tangan. Jangan sampai ketidaktahuan justru dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Jika menemukan kejanggalan dalam proses perekrutan atau penempatan kerja, masyarakat diminta tidak mengambil risiko sendiri.

Koordinasi dengan BP2MI maupun instansi berwenang menjadi langkah penting untuk memastikan proses bekerja berlangsung secara legal dan aman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *