TERITORIAL24.CON,TEBING TINGGI- Rapat Paripurna DPRD Kota Tebing Tinggi dalam rangka pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 berlangsung pada Kamis (10/7/2025).
Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan strategis terhadap arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Salah satu sorotan datang dari Fraksi Keadilan Pembangunan, yang merupakan gabungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Melalui Ketua Fraksi Anda Yaseer, fraksi ini menekankan pentingnya perbaikan tata kelola program pendidikan, pengelolaan lingkungan, serta penguatan karakter melalui ikon budaya lokal.
Pertanyakan Transparansi Beasiswa Utusan Daerah
Dalam pandangannya, Fraksi Keadilan Pembangunan menyoroti pelaksanaan Beasiswa Utusan Daerah (BUD) yang hingga kini menimbulkan pertanyaan publik.
Program yang ditujukan untuk mencetak pemimpin daerah masa depan itu dinilai belum menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Persoalan BUD ini menjadi sorotan masyarakat yang tidak berkeadilan karena dinilai ada praktik nepotisme,” ujar Anda Yaseer.
Fraksi mencatat adanya indikasi seleksi yang tidak transparan, kriteria penerima yang tidak jelas, serta dugaan nepotisme dalam penyaluran. Untuk itu, fraksi mengusulkan lima langkah perbaikan:
1. Menyusun mekanisme seleksi yang terbuka dan dapat dipantau publik.
2. Melibatkan masyarakat melalui kanal pengaduan dan pengawasan.
3. Memperluas jumlah penerima dan kampus tujuan sesuai kebutuhan tenaga profesional daerah.
4. Memberlakukan ikatan dinas bagi penerima untuk mengabdi di Kota Tebing Tinggi.
5. Mewajibkan dinas terkait menyampaikan laporan tahunan kepada DPRD.
Bank Sampah Berbasis Lingkungan: Inovasi untuk Ekonomi dan Kebersihan
Menindaklanjuti misi keempat Wali Kota Tebing Tinggi dalam RPJMD yang mengangkat isu pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Fraksi Keadilan Pembangunan mengusulkan pengembangan bank sampah di tingkat lingkungan.
Fraksi menilai, masalah sampah telah menjadi persoalan besar dan sorotan utama di kota ini.
