TERITORIAL24.COM, MEDAN — Kalau di kampungmu masih banyak rumah berdinding papan yang miring ke kanan, atau atapnya bocor tiap hujan datang, mungkin kabar dari Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumatera Utara ini bisa sedikit bikin lega.
Pemerintah lagi-lagi datang membawa kabar tentang “pemerataan” — kali ini lewat Kredit Program Perumahan, yang digadang-gadang bisa mempercepat akses rakyat ke hunian yang layak dan terjangkau.
Sosialisasi program ini digelar Jumat (10/10/2025) dan dihadiri sederet nama besar: Menteri Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Tak ketinggalan, para bupati, pengembang, kontraktor, pelaku UMKM, dan tentu saja pejabat yang terlihat sibuk mencatat di notebook—meski tak jelas mencatat apa.
Maruarar Sirait, dengan gaya khasnya yang lugas, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar soal bangun rumah, tapi juga memberantas praktik rentenir yang selama ini jadi “bank rakyat dadakan”.
“Bayangkan, bunga kredit cuma enam persen per tahun. Sementara rentenir sebulan bisa dua persen. Jadi kita harus tutup peluang rentenir di Sumatera Utara ini. Caranya? Bank Sumut harus cepat, jangan lama prosesnya,” katanya, disambut tepuk tangan yang agak ragu dari barisan belakang.
Maruarar juga menegaskan bahwa pemerintah daerah punya peran vital: mereka harus aktif menyosialisasikan program ke masyarakat agar tak hanya pengembang besar yang tahu cara mengaksesnya.
Skema seperti Bantuan Pembiayaan Perumahan Tapera (BP2TB), PPG gratis, dan kredit perumahan bersubsidi diharapkan bisa dimanfaatkan rakyat kecil—bukan malah diserbu spekulan rumah bersubsidi yang punya tiga rumah tapi masih ngaku “miskin”.
“Ini tentang keadilan sosial. Kita ingin rakyat kecil punya akses yang sama untuk punya rumah. Karena rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi pondasi ekonomi keluarga,” tegasnya lagi.
Di lapangan, data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut menunjukkan bahwa hingga triwulan III 2025, masih ada sekitar 178 ribu kepala keluarga di Sumut yang belum memiliki rumah layak huni.
